hir dan rbg. Berlaku untuk Jawa. hir dan rbg

Yahya Harahap (Ibid, hal. Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR, demikian pula hakim di luar Jawa dan Madura akan menggunakan RBg. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR, demikian pula hakim di luar Jawa dan. 16 tahun 1848. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR (ps. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 182 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan ketentuan Pasal 1940 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang sumpah penaksiran (aestimotoir,. 1908-522; s. (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata)10 Pasal 285 RBg/165 HIR : “ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi keduaDalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg. Bg. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai ketiga instrumen hukum tersebut. sebagai produk zaman. ) Anotasi: Dalam reglemen ini hanya dimuat hal-hal yang masih dianggap perlu untuk keadaPendahuluan Article ini akan mencoba untuk membahas mengenai mengenai proses mediasi yang dilakukan dipengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1848 No. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. 000. Menurut Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG, cara memperhitungkan besarnya biaya setiap komponen, terdapat beberapa metode: [11] a. 1927-227. (3) pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) R. 1 maka RIB dinyatakan berlaku sebagai hukum acara pidana sipil. Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan, bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusustertulis, walaupun di dalam KUH perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus. Sistem HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Penjelasan Pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Ada anggapan, bahwa keputusan hakim itu baru dapat dijalankan, baik dengan jalan penagihan, penyitaan atau penyanderaan, maupun dengan jalan paksaan langsung, ialah. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. 16810: 340 Har p: Tersedia: Informasi Detail Judul Seri-No. Jadi, dasar hukum berlakunya hir adalah staatsblad 1848 no. Bg dan Pasal 178 ayat (3) HIR diatas, putusan tersebut masuk dalam kategori melampaui batas wewenang seorang hakim atau Ultra Vires dalam menjatuhkan putusan. HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA di Indonesia Perbandingan HIR dan KUHAP Dr. RUU ini bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, yang saat ini masih mengacu pada hukum warisan kolonial Belanda. Rp52. Pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 115–161 HIR, 142–188 Rbg) 2. 52. Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan atas dasar pasal 166 dan 167 ayat (1), perintah seperti tersebut pada pasal 167 ayat (2) dan ketetapan tersebut pada pasal 174 ayat terakhir harus dijatuhkan atau diberikan oleh ketua pengadilan negeri jika mengenai saksi yang termasuk golongan orang-orang Eropa. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 182 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan ketentuan Pasal 1940 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang sumpah penaksiran (aestimotoir,. 0 12 terjual. Landasan. mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Rv juga merupakan peninggalan zaman penjajahan belanda, sehingga sudah jelas maka sistem penomorannya juga masih mengikuti sistem yang berlaku pada zaman tersebut. HIR: Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan (Pasal 28 UU No. “Dan juga oleh karena tidak disebut suatu sanctie atas pelanggaran Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R. d. 19Famili No. Saat. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. EL Fakhriah. MA&P Lawyers Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, hanya syarat pokok saja, berbentuk tertulis atau akta, sehingga pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewaki pemberi kuasa menghadap. Penjelasan Pasal 178 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. 1. 5 Tahun. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. Putusan MARI. HIR yang berasal dari IR yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1848, yang kemudian ditiru dalam menyusun RBg yang berlaku sejak 1 Juli 1927, tentu saja disusun. RBG yaitu. maka pasal 136 HIR dan pasal 162 RBg sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan. MEMAHAMI PASAL 189 AYAT (3) RBG / PASAL 178 AYAT (3) HIR: DAPATKAH PENERAPANNYA DISIMPANGI?. Pasal 224 HIR tentang Pasal 258 RBG, Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG tentang eksekusi pelaksanaan putusan “untuk melakukan sesuatu”, dan UU Nomor 48 Tahun. Dalam praktik, hanya terhadap sejumlah ketentuan saja seperti upaya intervensi, pencabutan dan perubahan gugatan, serta beberapa tindakan lain yang jika tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka BRv digunakan sebagai pedoman. Saat ini, didalam praktik dunia peradilan, HIR "Herzien Inlandsch Reglement" dan RBG "Rechtreglement voor de Buitengewesten" telah dilengkapi oleh banyak sekali peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. Pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR; 4. Hal ini seperti dalam Pasal 2 ayat (3): “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. RBG. ” Sementara bunyi Pasal 189 Ayat 3 RBg, yakni “Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Identitas Responden. Jadi, dasar hukum berlakunya HIR adalah Staatsblad 1848 No. 5 Tahun. • Ayat (4). A. itu diperbaharui. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN HIR – RBG. Sedangkan Pasal 209 sampaiTampilan Petugas. Rp74. 1. 000,- (tiga juta rupiah) adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak adil dan terhadap putusan perkara aPasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 5. Terkait dengan surat kuasa,. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3)RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggarultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui. 242. 44). Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan : “ Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk. Persangkaan ini di atur dalam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUHPerdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapanpasal, yakni Pasal 1915-1922. 2. b. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat pads tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Berdasarkan praktek dilapangan pelaksanaan eksekusi banyak dijumpai kendala,Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip yang diatur dalam bab keenam belas, buku III KUHP perdata,sedang aturan khususnya diatur dan tunduk akan ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. HIR (Herzeine Inlandsch Reglement; Staatsblad tahun 1848 Nomor 16) adalah hasil karya President Hooggerechtshof, JHR. Akan tetapi apabila UUK mengatur secara khusus yang menyimpangi ketentuan-ketentuan HIR atau RBg, maka berlakulah asas lex specialis derogate lex generali. Bg. ) Kewajiban yang sama ada pula pada pegawai-pegawai negeri yang lain bila menurut peraturan perundang-undangan kantomya telah dijadikan tempat tinggal pilihan. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUHPerdta yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang. H. HIR dan RBG pada pokoknya mempersyaratkan 3 kriteria harus terpenuhi agar panggilan dapat dikatakan sah dan patut, yakni, kriteria siapa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan, kriteria. Pengadilan Tinggi Agama menentukan pihak yang membayar biaya perkara, baik padaHukumonline. Secara enumeratif, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu (1) tulisan atau surat, (2) saksi-saksi, (3) pengakuan, (4) sumpah, (5) persangkaan hakim. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku. Perbedaan HIR, RBg dan BRv Sedangkan BRv atau Rv singkatan dari Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, merupakan Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Di samping adanya tuntutan dan kewajiban untuk mendamaikan para pihak bagi hakim pada saat proses penyelesaian perkara di hadapan majelis yang dipraktikkan melalui proses mediasi. R. Pasal 195 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 5 Tentang Menjalankan Keputusan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa. Berdasarkan tarif atau daftar harga [12] Mungkin untuk meterai atau biaya transportasi, dapat berpedoman kepada tarif atau daftar harga yang ada sesuai dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi. 2005. Seperti juga halnya dalam perkara pidana, pada dasarnya dalam perkara perdata pun, setiap orang sanggup untuk menjadi saksi, kecuali: Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus,pasa1224 HIR dan pasal 258 Rbg : vide pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (30) jo pasal 20 ayat (1) dan pasal 26 serta penjelasan sub. Putusan tidak dijalankan secara. B G/123ayat (3) HIR,150. “Dan juga oleh karena tidak disebut suatu sanctie atas pelanggaran Pasal 136 HIR dan Pasal 162 R. 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv telah terpenuhi, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan kasasi. , pasal 122, 388 dan 390 HIR dan pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Buku ini membahas tentang perbandingan antara HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata yang mengatur hal sama tetapi diberlakukan pada wilayah hukum yang berbeda. Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. R. Untuk Jawa dan Madura diberlakukan HIR, sedangkan di luar pulau itu berlaku Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). kuasa perantara, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukanUltra petitum diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence (memutus. Dalam HIR dan RBG tidak mengatur secara langsung atau mengklasifikasi alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di muka pengadilan. v yang menganut asas hakim bersifat pasif. Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR ( Herziene Indonesische Reglement ) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. dg. Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBG maupun Rv telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi merupakan orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia / Prof. berlaku yaitu HIR dan atau RBg tidak membedakan prosedur beracara berdasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, dengan kata lain sebelum tahun 2015 dalam sistem peradilan perdata yang didasarkan pada ketentuan HIR dan atau RBg penyelesaian perkara dilakukan tanpa membedakan lebih lanjut besar kecilnya nilai gugatan sertaA. 466. 227). 81-82) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBG”) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBg”), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pasal 157 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. HIR yang berasal dari IR yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1848, yang kemudian ditiru dalam menyusun RBg yang berlaku sejak 1 Juli 1927, tentu saja disusun sesuai dengan kondisi. Sumpah penambah yang lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Hanya saja kenyataannya proses. HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Namun brv tidak digunakan sebagai sumber hukum acara perdata. co. gugatan rekonvensi harus diajukan bersama sama dengan jawaban, selambat lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian (pasal 132b ayat (1) HIR dan pasal 158 ayat (1) RBg). Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. Kuasa perantara (pasal 1792 KUHPerdata dan pasal 62 KUHD). Perbedaan Perma Nomor 2 Tahun 2003 j ika dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, maka Perma Tahun 2003 tidak. Aturan Dan Dasar Hukum Pengakuan. Dalam suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan tujuannya dimaksud untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum. Dalam suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan tujuannya dimaksud untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 000. Reglemen ini berlaku. Oleh karena itu, perlu disinggung secara ringkas beberapa prinsip hukum pemberian kuasa, yang dianggap berkaitan dengan kuasa khusus. Mengenal HIR dan RBg Beserta 13 Perbedaannya. Menurut Hukum acara perdata, sita terbagi atas beberapa macam diantaranya : Conservatoir Beslag (Sita jaminan) yang diatur dalam pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG. Yahya Harahap (Ibid, hal. I. H. Ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. kuasa perantara, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukanBerdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu. Akan tetapi, karena majelis berperan aktif, majelis hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang sedang berjalan dan menyarankan agar diselesaikan saja di luar sidang pengadilan. Rp25. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (“RBG”), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (“Rv), dan SEMA No. Tumpa - Nama Orang; Tidak Tersedia Deskripsi. Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Berlaku untuk Jawa. 44. Di jaman Indonesia merdeka, HIR, RBG dan Rv masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4. ayat 6 RBg/138 ayat (6) HIR (jika ada), biaya kantor panitera dan upah yang harus dibayar kepada panitera (Pasal 182 HIR/193 RBg). satu dengan pihak lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di Pengadilan (Sarwono, 2011 : 236-237). Pemanggilan Pihak-Pihak. Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg menyebutkan, bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan haruslah dengan pemberian kuasa secara khusustertulis, walaupun di dalam KUH perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa, dapat disimpulkan secara formal dan material surat kuasa khusus. dilakukan mediasi, hal tersebut melanggar Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg dan dapat mengakibatkan keputusan menjadi batal demi hukum. Sejarah HIR dan RBg di atas menunjukkan, kedua hukum acara pening¬galan kolonial Hindia Belanda itu usianya sudah sangat tua, Iebih dari satu setengah abad. (s.